Kebijakan Pendidikan PTK
1. Ada berapa macam filosofis dasar pendidikan yang anda ketahui. Pilih salah satu filosofis pendidikan yang sesuai dengan pandangan anda dan reflesikan ke dalam kebijakan penyelenggaraan sekolah di lembaga tersebut!. Bagaimanakah pandangan filosofis pilihan anda tersebut terhadap anak didik, guru, dan kurikulum?Menurut Sukardi (Materi Kuliah Tanggal 20/2/2007), filosofis dasar pendidikan ada empat macam yaitu essentialism, perennialsm, progressivism, dan existentialism. Keempat macam filosofis dasar pendidikan tersebut bila dikaitkan dengan latar belakang pendidikan penulis (kejuruan), maka filosofis pendidikan yang sesuai adalah filosofis progressivism.Menurut Imam Bernadib (2002:25), filosofis pendidikan progressivism memandang bahwa segala sesuatu itu ke depan atau progress. Hal ini menggambarkan bahwa progressivism merupakan pandangan yang mendambakan adanya perubahan, kedinamisan, dan maju ke depan. Berangkat dari hal ini bila dikaitkan dengan komponen utama sekolah (anak didik, guru, dan kurikulum) maka filosofis pendidikan progressivism memandang ketiganya sebagai utusan masa depan pendidikan. Lebih jelasnya dapa dilihat pada paparan sebagai berikut :Pandangan progressivism terhadap anak didik.Menurut Imam Bernadib (2002:27), dalam progressivism peserta didik harus ditempatkan secara integratif dengan lingkungan dan pengalamannya. Berangkat dari pendapat ini berarti baik tidaknya proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh niat belajar peserta didik itu sendiri dan dipengaruhi oleh lingkungan yang menyertainya. Jadi peran peserta didik sangat dominan yaitu ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, menyesuaikan dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari.Said Hamid Hasan (http://pages-yourfavorite.com/ppsupi/sghamidh. html), menyatakan bahwa filosofis pendidikan progressivism memandang peserta didik tidak hanya perlu disiapkan untuk saat sekarang tetapi juga perlu dibentuk guna mampu menghadapi perkembangan masa mendatang. Proses pendidikan yang dikembangkan dalam aliran progressivism haruslah membentuk dan mengembangkan potensi peserta didiknya untuk suatu kehidupan yang akan dimasukinya dan dibentuknya. Peserta didik akan menjadi anggota masyarakat yang secara individu maupun kelompok tidak hanya dibentuk oleh masyarakat (dalam posisi menerima = pasif) tetapi harus mampu memberi dan mengembangkan masyarakat ke arah yang diinginkan (posisi aktif).Pandangan progressivism terhadap guru.Menurut Imam Bernadib (2002:27), dalam filosofis pendidikan progressivism peserta didik harus ditempatkan secara integratif dengan lingkungan dan pengalamannya. Hal ini berarti pandangan filosofis pendidikan progressivism sejalan dengan paradigma pendekatan pembelajaran konstruktivistik yang memandang bahwa peserta didik sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Jadi peranan guru dalam proses belajar peserta didiknya hanya membantu agar proses pengkonstruksian belajar oleh peserta didik berjalan lancar. Baik dengan cara memahami jalan pikiran peserta didik (cara dalam belajar) maupun dengan cara menyiapkan sarana belajar seperti bahan, media, peralatan, lingkungan dan fasilitas lain.Pandangan progressivism terhadap kurikulum.Menurut Said Hamid Hasan (http://pages-yourfavorite.com/ppsupi/ sghamidh.html). Kurikulum oleh kelompok aliran progressivism ini tidak hanya memusatkan perhatian pada fungsi ”transfer” dari apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi tetapi juga membentuk apa yang akan dikembangkan (“shaping the future” dan bukan hanya “adjusting, mending or reconstructing the existing conditions of the life of community”.Menurut Sukardi (Materi Kuliah Tanggal 20/2/2007), pandangan progressivism memandang pendidikan bukan merupakan produk yang dipelajari, tetapi merupakan proses yang berlanjut sepanjang masa. Berangkat dari hal ini maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum sesuai pandangan progressivism merupakan rancangan dan kegiatan pendidikan yang secara maksimal mengembangkan potensi anak didik yang ada pada dirinya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat untuk kehidupan dirinya, masyarakat, dan bangsanya di masa mendatang.
2. Bertolak dari isu pelaksanaan KBK di sekolah, berikan penilaian anda tentang bagaimanakah suatu kebijakan lembaga pendidikan KBK dikataka baik! Apa kriterianya untuk menentukan bahwa suatu kebijakan dapat dikatakan baik.a. Suatu kebijakan lembaga pendidikan KBK dikatakan baik jika : (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga pelaksana tidak akan terkendala yang serius, (2) dalam pelaksanaan program KBK, tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai, (3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada dan tersedia, (4) kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang handal (lembaga pelaksana benar-benar mampu membutuhkan bukan karena trend), (5) hubungan kausalitas terebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penguhbungya, (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil, (7) adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, (8) tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, (9) adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna, (10) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan sempurna.b. Menurut Sudarwan Danim (2005:11), suatu kebijakan baik ketika tujuan, proses dan hasilnya baik (dapat menyelesaikan masalah sesuai tujuan dibuatnya kebijakan). Prosesnya meliputi proses identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan. Menurut teori dari Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2001:86-87), implementasi suatu kebijakan bisa dikatakan baik ketika variabel-variabel yang mengikuti kebijakan tersebut baik. Variabel-variabel tersebut yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi, interorganisasi dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
3. Terangkan secara jelas fungsi kebutuhan (needs) dalam hidup manusia. Mengapa suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kebutuhan. Kebutuhan apakah yang perlu diprioritaskan dalam hal ini? Terangkan berapa macam teori kebutuhan yang anda kenal dan pilih kebutuhan manakah yang perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan.a. Fungsi kebutuhan (needs) dalam hides manusia ada tiga yaitu meningkatnya akses, mutu, dan tata kelola kehidupan manusia. Meningkatnya akses muncul ketika perjalanan kehidupan suatu manusia mengalami liku-liku yang beraneka ragam. Meningkatnya mutu hidup manusia misalnya ketika adanya kebutuhan manusia yang berasal dari hal-hal baru yang sulit dikenali dan membutuhkan upaya baru. Meningkatnya tata kelola misalnya kebutuhan karena adanya tuntutan yang berasal dari rendahnya kesejahteraan hidup manusia.b. Kebijakan perlu mempertimbangkan kebutuhan agar kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran yaitu dapat sebagai pemberi arah, sebagai acuan, sebagai penguatan (justifikasi), sebagai dasar hukum, sebagai penguat leadership.c. Dalam kebijakan kebutuhan yang perlu diprioritaskan adalah kebutuhan yang mendesak dan sangat urgen yang menyangkut pemenuhan kebutuhan bersifat kolektif, bukan pemenuhan kebutuhan individu partisipan.2) Teori kebutuhan yang saya kenal ada empat macam, yaitu Teori hirarki kebutuhan (Hierarchy of Needs) dari Abraham Maslow, Teori ERG dari Clayton Alderfer, Teori tiga kebutuhan dari Atkinson dan McClelland, dan teori yang keempat adalah Teori dua faktor (Two-Factor Theory) dari Frederich Herzberg. Lebih jelasnya dapat dilihat pada paparan sebagai beikut :1) Teori hirarki kebutuhan (Hierarchy of Needs) dari Abraham Maslow, lebih jelasnya pada gambar diagram sebagai berikut :Contoh dalamOrganisasiContoh secaraUmumUpah MinimumRencana pasca PensiunTeman SekerjaJabatan tertentuPekerjaan yangMenantangPrestasiStatusPersahabatanKestabilanMakananKebutuhanFisikSosialPenghargaanAktualisasi DiriKeamanan2) Teori ERG dari Clayton AlderferFisikSosialPenghargaanAktualisasi DiriKeamananGROWTH NeedsRELATEDNESS NeedsEXISTENCE NeedsTingkatan Kebutuhan dari MaslowTeori ERG dari Alderfer3) Teori tiga kebutuhan dari Atkinson dan McClellandKebutuhan akan Kekuasaan(N-Pow)Kebutuhan untuk Berafiliasi(N-Aff)Kebutuhan untuk Berprestasi(N-Ach)Kebutuhan Manusia4) Teori dua faktor (Two-Factor Theory) dari Frederich Herzberga) Motivating Factors : kesempatan untuk berprestasi (achievement), pengakuan dalam lingkungan pekerjaan (recognition), kesempatan untuk bertanggungjawab (responsibility), kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri (advancement and growth)b) Hygiene Factors : kebutuhan akan kebijakan dan administrasi perusahaan yang jelas & adil, supervisi yang memadai, keserasian hubungan dengan supervisi (relationship with supervision), kondisi pekerjaan yang kondusif, salary, hubungan yang baik antar pekerja (relationship with peers), adanya penghargaan terhadap kehidupan pribadi (personal life), hubungan yang serasi dengan bawahan (relationship with subordinates), kejelasan status pekerjaan (job status), masa depan dari pekerjaan yang dijalani (job safety)a. Dalam menyusun kebijakan, teori kebutuhan yang perlu diperhatikan adalah Teori hirarki kebutuhan (Hierarchy of Needs) dari Abraham Maslow untuk contoh dalam organisasinya.
4. Misalkan anda ditunjuk sebagai tim, untuk melakukan penelitian kebijakan tentang studi Sekolah Internasional (SI). Program ini telah menjadi prioritas pemerintah daerah untuk dilaksankan. Pendekatan penelitian yang bagaimanakah yang perlu anda lakukan? Bagaimanakah penelitian kebijakan tersebut dilakukan?Pendekatan penelitian dilakukan dalam penelitian tentang studi Sekolah Internasional adalah pendekatan deskriptif kuantitatif.Menurut Sukardi (Materi Kuliah Tanggal 20/3/2007), untuk melakukan penelitian kebijakan tentang studi Sekolah Internasional perlu melaksankan proses-proses sebagai berikut :1) Telaah awal guna memenuhi substansi penelitian. Berangat dari program Sekolah Internasional (SI) yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah maka penelitian kebijakan yang perlu dilakukan adalah Penelitian Kebijakan Implementatif (PBI).2) Persiapan penelitian meliputi :a) Menemukan informasi awal, menurut Sudarwan Danim (2005:63) untuk menemukan informasi awal (data dasar) penelitian : isu-isu kekinian yang muncul temporer, konteks pembuatan kebijakan masa lalu, sumber-sumber studi yang digunakan, tipe rekomendasi studi yang dikehendaki, ancaman-ancaman yang akan muncul, kekuatan dan peluang-peluang pada sistem.b) Fokus inkuiri informasi, Ann Majchrzk (1984) dalam Sudarwan Danim (2005:65), dalam tahapan persiapan dibutuhkan perangkat pengetahuan yang cukup memadai untuk menentukan arah penelitian kebijakan akan dilakukan. Dalam kaitannya dengan penelitian kebijakan SI maka menentukan arah perlu diketahui isu-isu pokok yang berkaitan dengan SI.c) Tahap-tahap inkuiri informasi, menurut Sudarwan Danim (2005:89) terdiri dari merumuskan masalah, mengidentifikasi isu-isu kunci masalah SI, analisis dasar hukum isu-su kebijakan SI, menjejaki perkembangan usaha-usaha penelitian dan perubahan sebelumnya, membuat bagan organisasi batang tubuh pembuat keputusan SI, menggambarkan model proses pembuatan kebijakan SI, mewawancarai stakeholders, membuat sintesis informasi.d) Keputusan untuk penyelanggaraan studi, dalam tahap ini peneliti kebijakan telah siap untuk melakukan penyelenggaraan studi SI.e) Keterampilan peneliti kebijakan, dalam tahap ini peneliti harus menyiapkan keterampilan yang harus dimiliki dalam penelitian, yaitu tim atau individu yang punya keterampilan teknis dalam menyelenggarakan penelitian, mampu menjalin hubungan personal dengan pengguna studi dan punya kapasitas dalam manajemen penelitian.f) Merumuskan konsep studi penelitian kebijakan, langkah langkah dalam tahap ini adalah (1) mengembangkan model, (2) merumuskan masalah dan pertanyaan penelitian, (3) memilih anggota peneliti, (4) struktur organisasi tim peneliti.g) Analisis teknikal (metodologi penelitian kebijakan), dalam tahap ini ada beberapa langkah yang harus dipenuhi yaitu (1) operasionalisasi variabel, (2) menentukan metode penelitian kebijakan, (3) merancang metodologi penelitian kebijakan, dan (4) memahami kode etik penelitian.3) Terjun ke lapanganBerdasar dari SI yang telah menjadi prioritas pemerintah daerah maka langkah pertama adalah melakukan penjaringan pada sekolah yang ada di pemerintah daerah. Kemudian sekolah yang telah terjaring diverivikasi oleh tim penilai baik melalui data primer maupun melalui data skunder. Langkah selanjutnya sekolah yang lolos tim verivikasi diseleksi lagi melalui studi penelitian kelayakan sekolah. Dalam penilaian kelayakan menggunakan metode pengumpulan data instrumen/angket, dokumen, observasi, dan wawancara. Untuk instrumen sebagai objek penelitiannya adalah kepala sekolah, guru, fasilitas sekolah, penguasaan sekolah terhadap IT, ketepatan belajar (kedisiplinan belajar). Wawancara untuk menilai siswa dan kepala sekolah sebagai nara sumbernya adalah guru. Dokumen untuk menilai prestasi siswa, dan observasi untuk meilai fasilitas dan kebersihan sekolah.4) Perekaman temuan, dimulai berangkat dari terjun ke lapangan didapatkanlah data. Guna mendapatkan data yang valid dan reliabel maka dalam pencarian, pencatatan, dan pengumpulan data dilaksanakan tersistem, objektif, dan sesuai prosedur penelitian.5) Analisis penelitian, analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif.6) Pemaknaan dan penyajian alternatif penelitian kebijakan. Sesuai dengan pendapat Sudarwan Danim (2005:223), maka pemaknaan dan penyajian alternatif dalam penelitian kebijakan ini menggunakan prinsip kontrol subtansial, yaitu informasi secara tipikal dikumpulkan, kemudian dianalisis, dan disajikan.7) Kesimpulan hasil penelitian penelitian kebijakan, caranya sama dengan pemaknaan dan penyajian yaitu dengan prinsip kontrol substansial kemudian baru disimpulkan.8) Rekomendasi kebijakan, berdasar pendapat Sudarwan Danim (2005:226-256), maka aktivitas-aktivitas yang terpaut dengan rekom terdiri dari analisis rekomendasi studi, memprediksi konsekuensi potensial rekomendasi, mengestimasi probabilitas implementasi, preparat rekomendasi akhir.5. Terangkan secara ontologi tentang suatu kebijakan? Apa kriteria jika suatu keputusan anda menjadi suatu kebijakan? Bagaimanakah cara anda agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan di dalam lembaga anda! Manfaat apakah yang dapat diperoleh dari seorang pimpinan terhadap eksistensi kebijakan?Istilah kebijakan sering dikonotasikan dengan istilah policy, perencanaan (planning), rencana induk (master plan), pengaturan (regulation). Diterangkan menurut Sukardi (Materi Kuliah Tanggal 6/3/2007), kebijakan adalah sebagai sekumpulan harapan yang harus ditemui dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan.Kriteria keputusan menjadi kebijakan, menurut Solichin Abdul Wahab (1997) dalam Arif Rohman (2001:76), ada tiga macam teori yang mendasari suatu keputusan bisa menjadi kebijakan, yaitu teori rasional komprehensip, teori inkremental, dan teori pengamatan terpadu. Salah satu teorinya (teori rasional komprehensip) dapat dipaparkan sebagai beriikut :Keputusan dapat menjadi kebijakan menurut teori rasional komprehensip ini mensyaratkan bahwa (a) dalam pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah yang dapat dibandingkan satu sama lain, (b) tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran dipedomani oleh (pembuat keputusan, atau need assessment, boards), amat jelas dan dapat ditetpkan rankingnya sesuai sesuai dengan urutan kepentingannya, (c) pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama, (d) akibat-akibat seperti biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih juga diteliti secara seksama, (e) setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya, (f) pembuat keputusan akan memilih alternatif dana akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang digariskan.Menurut Arif Rohman (2001:83), pelaksanaan kebijakan lebih rumit dan kompleks dibandingkan perumusannya. Proses implementasi kebijakan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun odministratid/organisasi. Implementasi kebijakan menurut Sukardi (Materi Kuliah Tanggal 13/3/2007), agar dapat dijalankan maka kebijakan harus diturunkan dulu menjadi program kegiatan. Menurut Charle O dalam Arif Rohman (2001:84) ada tiga pilar aktifitas dalam implementasi yaitu (1) pengorganisasian, yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program kegiatan agar bisa berjalan, (2) interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program kegiatan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dapat diterima serta dilaksanakan, (3) aplikasi, berhubungan dengan pelengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program.Manfaat eksistensi kebiajakan bagi seorang pimpinan akan berpengaruh pada eksistensi pimpinannya. Jadi ketika pimpinan baik maka lembaga yang dipimpinnya akan baik pula. Kebalikannya ketika pimpinan serampangan maka keputusan lebih banyak dilakukan atas dasar kesesuaian dengan kebijakan pimpinan daripada berdasarkan fakta dan informasi, sehingga informasi yang dikumpulkan dari lapangan menjadi kurang dihargai.Daftar Pustaka1. Imam Bernadib. (2002). Filsafat Pendidikan. Yogyakarta : Mitra Gama Widya.2. Said Hamid Hasan. Kurikulum Dan Tujuan Pendidikan. http://pages-yourfavorite.com/ppsupi/sghamidh.html3. Sudarwa Danim. (2005). Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta : Bumi Aksara.4. Sukardi. (2007). Materi Kuliah Kebijakan dan Perencanaan Pendidikan. Yogyakarta : PPS Universitas Negeri Yogyakarata.