SMK : Salah Satu Jalan Dengan Rekayasa Ulang

Review Paper SMK : Salah Satu Jalan Dengan Rekayasa Ulang

Daftar Isi Review Paper
SMK : Salah Satu Jalan Dengan Rekayasa Ulang ......................................... 2
Kenyataan Lulusan SMK Banyak Yang Menganggur ...................................... 2
Kendala SMK ................................................................................. 2
SMK Sebagai Pusat Layanan Penyiapan Tenaga Kerja ............................................. 2
Rekayasa Ulang SMK (Re-Engineering) ............................................................... 3
1. Pengembangan SMK Kecil pada Lokasi SMP ...................................................... 4
2. Program Smk Kelas Jauh Di Pondok Pesantren ................................................. 5
3. Program SMK Besar ........................................................................................... 5
Ulasan Reviewer ...................................................................................................... 6

Review Paper
SMK : Salah Satu Jalan Dengan Rekayasa Ulang
A. Kenyataan Lulusan SMK Banyak Yang Menganggur
Menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan, Depdiknas, Fasli Jalal(SUARA MERDEKA, 7/8/2006), kini lulusan SMK lebih banyak menjadi penganggur dengan persentase 13,44 persen dibandingkan dengan yang bekerja sebesar 7,35 persen. Dipaparkan dalam Kompas (10/5/2006), Banyaknya lulusan sekolah menengah kejuruan yang menganggur menyebabkan pelajar kurang berminat belajar di SMK.
Dijelaskan dalam SUARA MERDEKA (7/8/2006), keberadaan SMK di sejumlah daerah di Indonesia berada di persimpangan jalan, antara peluang dan tantangan. Satu sisi SMK memiliki peluang untuk menguasai berbagai peluang kerja, memasok tenaga kerja terampil dan siap pakai, namun beberapa di antaranya juga berpotensi besar menjadi penganggur karena tidak memiliki kompetensi.
B. Kendala SMK
Menurut SUARA MERDEKA (7/8/2006), keberadaan SMK di sejumlah daerah sering terkendala karena masih minimnya pemahaman masyarakat tentang fungsi sekolah pada jenjang ini. Banyak warga masyarakat cenderung tidak memilih SMK, karena mereka beranggapan mutu pendidikan jenjang ini lebih rendah dibandingkan SMA, bahkan, ada di antaranya yang beranggapan siswa yang masuk SMK karena tidak lulus SMA. Tidak jarang anggapan masyarakat itu benar, karena SMK pada beberapa kondisinya memang menjadi pilihan kedua, sehingga jangankan untuk berhasil maksimal, siswanya tamat saja sudah syukur.
Kondisi tersebut, juga diperburuk oleh minimnya sejumlah fasilitas yang dimiliki SMK karena terbentur dana sehingga lengkaplah lulusan yang dihasilkan cenderung tidak berkualitas. Kemudian ada beberapa program studi yang diajarkan tidak relevan lagi dengan kebutuhan yang ada saat itu, dan tidak tersosialisasi pada masyarakat. Selanjutnya yang dihadapi siswa lulusan SMK hingga akhirnya menjadi penganggur, karena mereka tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kendala lainnya adalah karena ada jurusan SMK yang sudah jenuh dan tidak diperlukan di daerah setempat.
C. SMK Sebagai Pusat Layanan Penyiapan Tenaga Kerja
Dijelaskan pada Program Pembangunan Nasional (Propenas), ditandai dengan VISI 2006 bahwa “Pendidikan menengah kejuruan sebagai pusat layanan penyiapan tenaga kerja tingkat menengah yang trampil, terdidik, profesional dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional”. Era reformasi, Era Otonomi Daerah dan persiapan Era Global, diantisipasi dengan arah kebijakan Mendiknas dengan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (Life Skill Education) yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat memiliki kecakapan dan keberanian untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan, melalui pendekatan pendidikan yang berbasis luas dan mendasar (Broad Based Education) yang diberlakukan untuk pendidikan yang bersifat regular maupun non-regular.
Arah kebijakan Dikmenjur melalui Reposisi Pendidikan kejuruan menjelang 2020 melalui pendekatan pendidikan yang berbasis luas dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan SMK adalah melalui (1) Re-engineering SMK dalam rangka manata ulang program keahlian di SMK dan meningkatkan peran SMK menjadi Pusat Pelatihan Kejuruan Terpadu dan (2) Re-engineering pendidikan kejuruan untuk mendorong terciptanya sistem pendidikan yang permeable dan fleksibel.
D. Rekayasa Ulang SMK (Re-Engineering)
Secara konsep re-engeneering merupakan perubahan yang berisiko tinggi dan memerlukan proses cukup lama. Hal ini dikarenakan re-engeneering merupakan proses perubahan lebih menekankan pada perubahan terhadap struktur kelembagaan. Rekayasa ulang SMK dimaksudkan sebagai suatu upaya penataan bidang atau program keahlian sesuai dengan kondisi dan perkembangan potensi ekonomi dan potensi wilayahnya, serta tuntutan kebutuhan pasar tanpa menutup institusi SMK tersebut. Hal ini penting karena banyak lulusan SMK yang menganggur setelah tamat diakibatkan karena mereka tidak mau bekerja ke luar daerah dan hanya ingin bekerja di daerah asalnya. Sementara kompetensi yang dimiliki para lulusan SMK lebih dibutuhkan di daerah lain, akibatnya mereka bekerja di luar bidang kemampuannya.
Kelompok jurusan yang sudah “jenuh” pasar kerjanya, perlu dipikirkan untuk diganti dengan bidang baru yang lebih menjanjikan. Penataan ulang itu bukan berarti SMK yang program keahliannya dianggap sudah jenuh akan ditutup, untuk menutup atau membuka program merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Jenuh tidaknya suatu kelompok jurusan SMK tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya (jenuh itu tergantung daerah). Berangkat dari hal ini Depdiknas siap membantu daerah-daerah yang ingin mendirikan SMK, yang berupa bantuan guru-guru, program, kurikulum, maupun dalam menentukan jenis SMK yang cocok untuk suatu daerah.
Kegiatan lain dalam rintisan pelaksanaan re-engeneering SMK meliputi penggantian atau pengembangan program keahlian baru pada SMK, pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru SMK, pengembangan SMK kecil pada lokasi SMP, program SMK kelas jauh di pondok pesantren/institusi lainnya, pengembangan SMK besar, SMK di perbatasan, pengembangan sekolah menengah terpadu (SMT), di samping pengembangan SMK menjadi PPKT dan community college.
Disebutkan pula dalam Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 16 Agustus 2006, bahwa kebijakan umum pembangunan pendidikan nasional mencakup 39 kegiatan prioritas, dan yang terkait dengan penambahan kuota jumlah SMK adalah nomor 10 pada point (e, g, m, n,o, p, q, r) sebagai berikut : (e) Pendirian 356 SMK Kecil dalam satu lokasi dengan SMP Negeri yang merupakan Layanan pendidikan kejuruan di daerah pedesaan, daerah miskin, dan daerah terpencil di 30 propinsi; (g) Pendirian 256 SMK Kelas Jauh di Pesantren, sebagai bentuk layanan pendidikan menengah kejuruan di pondok pesantren; (m) Pembangunan RKB dengan bantuan imbal swadya SMK sebanyak 214 lokasi; (n) Bantuan imbal swadaya pembangunan USB SMK perbatasan sebanyak 10 1okasi; (o) Bantuan imbal swadaya pembangunan SMK kecil di SMP sebanyak 416 lokasi; (p) Bantuan imbal swadaya pembangunan SMK kelas jauh di ponpes sebanyak 361 lokasi; (q) Bantuan imbal swadaya pembangunan SMK di SMA sebanyak 80 lokasi; (r) Bantuan imbal swadaya pembangunan SMK besar sebanyak 60 lokasi.
Kebijakan umum pembangunan pendidikan nasional yang terkait dengan penambahan kuota jumlah SMK tersebut di atas mengenai SMK Kecil, SMK Kelas Jauh, dan SMK Besar dapat dipaparkan sebagai berikut :
1. Pengembangan SMK Kecil pada Lokasi SMP
Pemerintah pusat menargetkan berdirinya 1.000 SMK di seluruh Indonesia dalam kurun lima sampai 10 tahun ke depan (2013). Namun, kemampuan pemerintah diperkirakan terbatas hanya sebanyak 300 sekolah. Dana untuk membangun SMK sangat besar, terutama untuk tanah, bangunan, peralatan praktik, dan ketersediaan guru. Sebagai salah satu alternatifnya dibentuk SMK kelas kecil
Tujuan utama SMK kecil di SMP adalah untuk mempermudah akses pendidikan menengah kejuruan bagi daerah yang membutuhkan dan untuk mengantisipasi peningkatan kelulusan SMP/MTs sebagai dampak keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun. SMK Kecil di SMP adalah SMK negeri berlokasi di SMP yang memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di SMP, seperti tenaga kependidikan, ruang kelas, ruang praktek, peralatan dan sarana penunjang lainnya.
Pengembangan SMK Kecil di SMP diharapkan dapat menekan biaya investasi dibandingkan jika harus membangun sekolah di lokasi baru. Selain itu pembangunan SMK Kecil merupakan antisipasi jika ada pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun. Kriteria pemilihan lokasi SMK Kecil ini adalah untuk kecamatan atau kabupaten yang sedikitnya mempunyai dua gedung SMP tapi tidak punya sarana SMA sama sekali di wilayahnya. Jurusan yang dibentuk adalah SMK berbasis sumber daya alam dan SMK berbasis industri yang disesuaikan dengan potensi daerah tersebut. Pihak Dikmenjur, telah menyiapkan tenaga pengajar untuk SMK Kecil. Tenaga pengajar tersebut akan terdiri dari guru bantu, calon guru PNS, dan putera daerah lulusan SMK yang diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan D3.
Dalam pembentukannya, kelas kecil tersebut harus memiliki SMK induk. Para pengajar didatangkan dari sekolah induk, sedangkan kegiatan praktik dapat dilaksanakan di SMK induk maupun bekerja sama dengan instansi lain. Status SMK kelas kecil itu tidak berbeda dengan status SMK umumnya. Hanya saja SMK kelas kecil sifatnya lebih luwes. Setelah satu tahun belajar, siswa dapat memperoleh sertifikasi dan bekerja terlebih dahulu. Jika ia tertarik untuk bersekolah kembali, pelajaran dapat dilanjutkan. Selain itu, pembentukan program studi pada kelas kecil tersebut akan disesuaikan dengan kompetensi daerahnya.
2. Program Smk Kelas Jauh Di Pondok Pesantren
Salah satu pilar kebijakan Departemen Pendidikan Nasional adalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk Sekolah Menengah Kejuruan. Bagian dari konsekuensi dengan adanya pemekaran wilayah, daerah-daerah terpencil, dan pedesaan maka Direktorat Pembinaan SMK sejak tahun 2003 telah melaksanakan program SMK Kelas Jauh di Ponpes. Sekolah ini menginduk pada SMK negeri yang sudah ada dengan menyelenggarakan minimal satu program keahlian yang berbasis produksi dengan mengambil lokasi di daerah terpencil. Adanya SMK di lokasi itu akan memperpendek jarak antara tempat tinggal mereka dan lokasi sekolah.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa SMK Kelas Jauh di Ponpes masih mengalami hambatan didalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terutama pada pemenuhan kebutuhan fasilitas berupa bangunan, perabot, dan peralatan. Berangkat dari hal tersebut maka diadakan program imbal swadana oleh pemerintah dengan tujuan umum (a) Mempermudah akses ke Sekolah Menengah Kejuruan pada daerah yang jarak jangkauannya jauh dari SMK yang sudah ada; (b) Mewadahi lonjakan lulusan SMP/Mts sebagai dampak keberhasilan program Wajar 9 tahun; (c) Efisiensi dan pemberdayaan sumberdaya yang tersedia pada Pondok Pesantren. Tujuan khusus dilakukan program imbal swadana : (a) Mengakselerasi perkembangan SMK Kelas Jauh di Ponpes mencapai standar minimal pendidikan, (b) Melakukan penataan ulang SMK Kelas Jauh di Ponpes yang telah beroperasi sesuai dengan kondisi lapangan; (c) Melanjutkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas guna meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah.
3. Program SMK Besar
Perbandingan jumlah siswa antara SMK dengan SMA saat ini masih jauh dari ideal, yaitu 1 : 3. Alternatif pembentukan Sekolah Besar dijadikan solusi yang efesien untuk meningkatkan daya tampung SMK. Mengacu pada himbauan Menteri Pendidikan Nasional, perbandingan idealnya adalah 50 : 50. Atau, 60 : 40. Untuk meningkatkan penyerapan siswa SMP ke SMK, salah satu alternatifnya adalah mendorong terbentuknya Sekolah Besar (sekolah dengan minimal memiliki 60 kelas). Pengembangan SMK besar direalisasikan dengan cara menggabungkan dua atau tiga SMK agar menjadi lebih besar.
Pemerintah juga siap memberikan bantuan dan block grant pada sekolah menengah kejuruan (SMK) yang siap untuk dikembangkan. Syaratnya adalah, (a) Bantuan akan diberikan kepada SMK yang memenuhi syarat, antara lain memiliki peminat tiga hingga empat kali dari kapasitas siswa yang tersedia, (b) memiliki hubungan baik dengan industri, (c) SMK tersebut juga harus memiliki paling tidak jurusan yang memenuhi standar nasional, “Syukur-syukur kalau standarnya bisa internasional”, (d) Syarat lain yang perlu diperhatikan adalah bantuan akan diarahkan kepada SMK yang berada di kota dan bukan di kabupaten.
Bagi SMK yang bersedia dikembangkan dan memenuhi syarat akan didorong untuk menambah kapasitas siswanya pada jurusan-jurusan yang banyak diminati. Kalau biasanya dua kelas, maka akan ditambah paling tidak menjadi empat kelas. Penambahan kapasitas akan dilakukan dalam tiga tahun. Penambahan kapasitas ini diakui akan menimbulkan konsekuensi tersendiri, terutama menyangkut kebutuhan alat dan pengajar. Pemerintah akan menambah alat dan alat tersebut harus bisa dipakai dari Hari Senin sampai Minggu. Kendala keterbatasan waktu harus diatasi oleh pihak sekolah dengan membuka kelas sejak pagi hingga malam.
E. Ulasan Reviewer
Berangkat dari paparan tersebut di atas maka :
1. Permasalahan pengangguran di Indonesia perlu diatasi dengan tiga pilar kebijakan umum pembangunan pendidikan nasional yaitu : (a) Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan SMK, (b) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan SMK, serta (c) Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan SMK.
2. Dalam pelaksanaan mereposisi pendidikan kejuruan ini muncul berbagai masalah baru, salah satunya yaitu apabila ada pihak-pihak yang latah mengembangkan kuota siswa SMK dengan tidak dibarengi oleh prinsip akses, mutu, dan tata kelola yang baik maka akan semakin banyak lulusan SMK yang tidak diserap dunia kerja. Permasalahan ketidakberhasilan siswa akan ditujukan kepada pihak SMK bukan pada pihak lain seperti SMA. Bagaimana SMK mempertanggungjawabkan hasil belajar siswanya?
3. Di SMK terjadi siswa yang masuk SMK tetapi tidak berminat di SMK akibatnya murid SMK itu tidak optimal dalam mengembangkan keterampilan, hal ini perlu dicari solusinya.
4. Era Otonomi Daerah yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, menuntut adanya peningkatan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, profesional yang berbudi luhur dan peralatan yang diperlukan dalam berbagai sektor. Hal ini perlu ditangani pihak-pihak berkompeten secara matang sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang lebih rumit.
5. Dengan semakin baiknya akses pendidikan SMK maka kemungkinan masyarakat Indonesia memiliki kompetensi semakin merata. Jadi bagi pihak-pihak yang sedang mengembangkan akses pendidikan kejuruan agar lebih dimantapkan lagi.
6. Bagi pemda atau pemkot yang belum memperhatikan SMK sebagai solusi rendahnya daya saing SDM kita, maka perlu secepatnya bergegas meningkatkan akses SMK, mutu SMK, dan tata kelola SMK di wilayahnya.
7. Bagi pihak SMK yang memiliki jurusan yang diperkirakan sudah jenuh pasar kerjanya program bisnis dan manajemen, termasuk sekretaris), perlu segera dipikirkan untuk diganti dengan bidang baru yang lebih menjanjikan.
8. Bagi pihak SMK yang memiliki jurusan unggulan (program pertanian, pariwisata, kelautan, dan teknologi informasi) dan pihak SMK yang memiliki program yang cukup stabil (Kelompok program teknologi dan industri serta kelompok seni dan kerajinan) untuk lebih dimantapkan lagi.


Sumber Review :
1. Lulusan SMK Menganggur : Peralatan Terbatas, Disiplin Kurang (Sumber : http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/10/jatim/52665.htm Kompas Rabu, 10/5/06
2. Eksistensi SMK di Persimpangan Jalan (Sumber : http://www.suaramerdeka.com/ cybernews/harian/0608/07/nas5.htm) SUARA MERDEKA : Senin, 7/8/06
3. Keberadaan SMK Perlu Direkayasa Ulang (Sumber : http://202.155.15.208/ koran_detail.asp?id=200794&kat_id=13&kat_id1=359&kat_id2=)
4. Penataan Ulang SMK Agar Lulusan Cepat Laku? (Sumber : http://www.republika.co.id/kirim_berita.asp? id=154472&kat_id=105&edisi=Cetak) Republika Online (Jumat, 27/2/04)
5. Pendidikan Menengah : Pemerintah Alokasikan Rp 500 Miliar Untuk Perbanyak SMK (Sumber : http://www.indonesia.go.id/index.php/ content/view/849/700/ atau bisa diambil di http://www.e-kebumen.net/modules.php?op=modload&name=News&file= article&sid=372& mode=thread&order=0&thold=0) Portal Indonesia Up load (4/2006)
6. Mahalnya Pendidikan Kejuruan (Sumber : Mahalnya Pendidikan Kejuruan. http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/08/opi4.htm) Oleh : Tawan Rosidi.
Suara Merdeka (Senin, 08 Nopember 2004)
Permasalahan Pendidikan (Sumber : http://www.ditplb.or.id/2006/ppt/reg.pdf)
7. Pemprov Rancang SMK Kelas Jauh di Sejumlah Pondok Pesantren (Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/23/kot18.htm) Suara Merdeka (23/1/2006)
8. Cuplikan Panduan Program Imbal Swadaya SMK Kelas Jauh di Pondok Pesantren Tahun 2007 (Sumber : http://www.program2007.dikmenjur.net/ Panlak_2007/04_ %20SMK%20Kelas%20Jauh%20di%20Ponpes%202007.doc)
9. Pendidikan ‘Life Skills’ Solusi Efektif Atasi Pengangguran (Sumber : http://www.kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=4038) 20 Februari 2007
10. Peranan SMK Sebagai Career Center (Sumber : http://www.dikmenjur.go.id/v06/?d =include&h=berita&id=561&detil=yes)
11. SURAT DIRJENDDIDIKANDASARMEN, Nomor Surat : 1076/C5.5/MN/2006, Tgl : 21/2/2006
12. Sekolah Kejuruan Harus Berorientasi Mutu (Sumber : http://www.bagais.go.id/cfm/ index.cfm?fuseaction=KajianBerita&Berita_ID=7859&Sub=7) Kompas (01/2/07 ).
13. PROGRAM PENDIDIKAN KEJURUAN 2005-2009 PRIORITAS PENINGKATAN AKSES (Sumber : http://www.pemkot-malang.go.id/berita/berita.php?subaction =showfull&id =1122269453&archive=&start_from=&ucat=1&) 25 / 07 / 2005
14. SEJARAH SMK NEGERI 29 JAKARTA (Sumber : http://smk29indonesia.tripod.com/ sejarah.htm)
15. Sekolah Besar, Solusi Mengejar Kuota Ideal SMK (Sumber : http://www.bagais.go.id/ cfm/index.cfm?fuseaction=KajianBerita&Berita_ID=7607&Sub=7)_Kompas (07/11/06)
16. Pemkot Bandung Dorong Pertumbuhan SMK di 2007 (Sumber : http:// www.bagais.go.id/ cfm/index.cfm?fuseaction=KajianBerita&Berita_ID=7800&Sub=7)
Kompas (19 Desember 2006)
17. Jatim Targetkan 38 SMK Kelas Kecil (Sumber : http://www.kompas.com/kompas-cetak/0302/20/jatim/137239.htm) Kompas (Kamis, 20 Februari 2003)
18. Pemerintah Sediakan Rp 250 Juta untuk SMK yang Siap Dikembangkan (Sumber : https://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/24/humaniora/1106646.htm)
Kompas (Kamis, 24 Juni 2004)
19. Dana Block Grant untuk 17 SMK di Jateng (Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0409/02/kot09.htm) Suara Merdeka (Kamis, 02 September 2004)
20. Pemerintah Bangun Empat SMK Kecil (Sumber : http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/07/ban08.htm ) Suara Merdeka (Senin, 07 Februari 2005 )
21. Depdiknas Bangun SMK Kecil di SMP (Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/08/02/brk,20040802-46,id.html)
Rina Rachmawati - Tempo News Room Tempo (Senin, 02 Agustus 2004 19:24 WIB)